Setahun Menyelaraskan Hati

Advokasi kebijakan merupakan strategi ketiga dalam program SEHATI. Ketika kebijakan yang ada dianggap belum mampu menjawab persoalan sanitasi, maka YMP merasa perlu ada kebijakan baru. Harapannya, dengan kebijakan baru ini, masyarakat bukan hanya mengerti apa saja kelima pilar dalam STBM, namun juga menjalaninya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Ellena mengakui bahwa pihaknya belum pernah melakukan reviu kebijakan terkait sanitasi secara khusus. Namun ia menyoroti Perda No.5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah saat ini di Lombok Timur yang belum mencerminkan STBM sepenuhnya.

“Yang kami harapkan, perda ini nantinya bukan sekedar bicara teknis STBM, namun
lebih pada penguatan unsur keswadayaan, kegotongroyongan, maupun aspek sosial lainnya,” tegas Ellena. Perda ini juga diharapkan menjawab persoalan sampah dari aspek kelembagaan di masyarakat desa, bukan hanya fokus pada layanan sampah di pemerintah kabupaten.

“Untuk ke depannya, yang diharapkan adalah, perda ini bukan hanya untuk sampah, tapi juga STBM. Khusus terkait sampah, harapan kami di desa-desa ada badan pengelola sampah,” jelas Hermy Irwandi, FC bidang advokasi, sembari menambahkan, terbentuknya badan pengelola sampah ini tak lain merupakan usulan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. SKPD tersebut menilai, sampah RT yang hanya dibakar atau dikubur,

bukan saja tidak sesuai prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduce) tapi juga tidak aman bagi lingkungan.

Atas dasar usulan tersebut, YMP telah yang memuat indikator terbentuknya badan “Sehingga ketika tidak ditemukan badan pengelola sampah di desa, maka jadi feedback kecamatan ke desa,” jelas Hermy.

Saat ini, kebijakan daerah yang banyak digunakan oleh YMP untuk melakukan advokasi ke desa-desa adalah Peraturan

Bupati No.29/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (kini diperbaharui menjadi Peraturan Bupati No.28 tahun 2016). Kabupaten juga telah menerbitkan Peraturan Bupati No.27 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Adanya peraturan bupati ini memang membantu dalam “melakukan tekanan” ke desa untuk menganggarkan STBM dalam RAPB Desa mereka. Namun perbup ini memang belum merinci bagaimana STBM sebaiknya dilakukan dalam konteks Lombok Timur. Di sisi lain, Permenkes No.3 tahun 2014 tentang STBM Bab III yaitu tentang Tanggung jawab dan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (a) jelas berbunyi bahwa: “Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;” Jadi, adanya kebijakan teknis tentang STBM memang sudah dimandatkan lewat permenkes ini

Lebih detil tentang capaian YMP dalam kegiatan STBM, silahkan download file di link berikut: https://drive.google.com/open?id=1lfuwCRIa1go-hqVKZ7p-Q3ogIRFv5t7x

Comments & Responses