SEHATI – Membumikan STBM: Ketika Roda Kegiatan Di Tangan Pemerintah

SHAW telah membawa YMP pada pengalaman menjalankan proram sanitasi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Kini, melalui SEHATI, peran pemerintah bukan lagi sekedar mitra. Di bawah koordinasi YMP, roda kegiatan sanitasi di lapangan kini berputar di tangan pemerintah kabupaten sepenuhnya.

“Siapa yang nanti melakukan analisis sosial ini? Apakah kita yang nanti akan melakukan analisis? Karena selama ini memang kita belum pernah melakukan analisis sosial”.

Pertanyaan itu mencuat di tengah- tengah suasana pelatihan analisis sosial dan analisis gender dalam program sanitasi. Ini adalah pelatihan yang diadakan YMP, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten Lombok Timur. Pelatihan ini melibatkan kepala-kepala puskesmas beserta sanitarian, dan perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, dan BPMPD.

Dalam konteks program pembangunan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah sesungguhnya hal biasa. Namun kali ini, melalui SEHATI, pendekatan yang dilakukan YMP lebih komprehensif dibanding saat di SHAW. YMP bukan hanya menekankan pada perspektif kesehatan, namun juga aspek sosial dan gender. Dinas Kesehatan bukan lagi satu-satunya ‘primadona’ di lapangan. Dalam SEHATI, YMP melibatkan setidaknya tiga SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, dan BPMPD untuk turun langsung mengawal pencapaian target Universal Akses untuk Sanitasi 2019.

Pelatihan ansos gender ini pun hanya segelintir dari serangkaian peningkatan kapasitas dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan berbagai SKPD di Kabupaten, Puskesmas maupun kecamatan dan terutama, desa. Sebelumnya, YMP telah melakukan advokasi anggaran untuk 43 desa lokasi SEHATI. Dalam inception phase (yang merupakan fase 6 bulan pertama SEHATI), penggalangan komitmen pendanaan dari pemerintah daerah merupakan hal yang krusial. YMP memang bertekad untuk meningkatkan kinerjanya seoptimal mungkin, sebagaimana slogannya, “Seratus Persen Kapasitas untuk Seratus Persen STBM”.

Temuan Awal: Kurangnya Komunikasi, Koordinasi serta Takut Mengambil Keputusan

Kunci SEHATI ada di tangan pemerintah kabupaten. Menyadari hal itu, YMP langsung merasa perlu mereviu persoalan yang muncul antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, puskesmas hingga desa. Untungnya, YMP jelas bukan lagi wajah baru dalam hal ini. Persoalan demi persoalan yang menjadi kerikil dan batu sandungan selama ini pun terkuak satu per satu.

Dalam reviu yang digelar di Gedung Wanita Selong bulan Agustus lalu, muncul persoalan koordinasi dan komunikasi antar tim Kecamatan, serta kurangnya kapasitas sebagai fasilitator. Oleh ellena Khusnul rahmawati, Direktur Eksekutif YMP, persoalan koordinasi dan komunikasi ini dipetakan lagi menjadi spiritualitas atau motivasi serta kapasitas atau pengetahuan tentang payung hukum (regulasi).

“Ada camat yang takut mengambil keputusan, misalnya terkait dana desa. Begitu juga kepala puskesmas, takut dalam menggunakan dana BOK untuk STBM,” Ellena mencontohkan.

Mengenai kewenangan Camat, Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya telah menempatkan fungsi Camat bukan lagi sekedar koordinasi. Lebih jauh, undang-undang ini memberi kewenangan Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap desa/ kelurahan. Camat juga dimungkinkan mendapat pelimpahan wewenang dari bupati dalam rangka e siensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, tidak diragukan, Camat memegang peran dan fungsi strategis dalam pencapaian target SEHATI.

Inception Phase: Menggenggam Komitmen

Ada tiga hal strategi YMP dalam SEHATI ini. Pertama, penguatan kapasitas. Kedua, penganggaran atau advokasi anggaran. Ketiga, advokasi kebijakan yang rencananya berbuah regulasi. Sebagian strategi sebenarnya sudah dimulai YMP semenjak menjalankan SHAW, tiga tahun lalu. Saat itu YMP dengan dukungan BPMPD sudah mulai mendesakkan komitmen pendanaan dari desa-desa untuk STBM melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Penguatan kapasitas juga dilakukan, tapi lebih banyak langsung ditujukan pada tim STBM Kecamatan dan Desa khususnya kader.

“Ya, sebenarnya kami sudah memulai sejak di SHAW, tapi prosentasenya mungkin 30:70 – 70% di desa, 30% di kecamatan dan kabupaten,” ujar Ellena.

Pengalaman itu kini membawanya ke level yang lebih tinggi. Di SEHATI, YMP melakukan advokasi anggaran bukan hanya di level desa, namun juga puskesmas dan bahkan kabupaten. YMP mempresentasikan simulasi anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan STBM di hadapan Bupati Lombok Timur Moch. ali bin dachlan dan para pejabat kabupaten lainnya terutama Bappeda, Dinas Kesehatan dan BPMPD. Angka yang dipresentasikan cukup mencengangkan; hanya sedikit di bawah Rp 6 Milyar.

Di hadapan para petinggi tersebut, Ellena menekankan bahwa jika hanya mengandalkan anggaran kabupaten saja, maka kebupaten tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 6 M tadi.

“Oleh karena itu kita menggunakan kekuatan desa,” tegasnya.

Jika satu desa dihitung Rp110 juta, maka di atas kertas 43 desa saja sudah melampaui Rp4 Milyar.

“Belum lagi kalau kemudian desa itu tertarik menambah lagi kegiatan inovatif, dengan membuat OSAMTU yang harganya antara Rp75 sampai 80 juta,” Ellena menambahkan.

Persoalan sampah memang semakin meresahkan di Lombok Timur (baca: sampah Menjadi Bumerang Bagi Kita!).

Secara keseluruhan, berdasarkan simulasi, angka nyaris Rp 6 M itu diperoleh dari dukungan desa, Puskesmas dan Kabupaten. Bupati mengiyakan. Tanda tangannya pun tertera hari itu juga di lembar komitmen. Janji sudah di tangan. Namun, komitmen ini baru langkah awal.

Komitmen yang sudah digenggam tersebut harus senantiasa diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Hal ini pula yang diajarkan YMP kepada tim kecamatan. Hal senada juga disampaikan achmad dewanto Hadi – kepala Bappeda. Namun pada akhirnya, komitmen sebaik apapun bergantung pada penentu kebijakan.

“Semua kebijakan pada akhirnya tergantung bupati sebagai penentu kebijakan,” katanya (baca: Perlu Gerakan Masif Untuk Menyentuh Level Kebijakan).

Comments & Responses